Manado – kibarindonesia.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Manado kembali menuai sorotan tajam. Di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Steven Tumiwa, lembaga yang seharusnya menjadi pilar pembangunan sumber daya manusia ini justru kembali terlibat dalam dugaan penyimpangan anggaran Rabu.23/07/2025
Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara menemukan indikasi kelebihan pembayaran pada empat proyek infrastruktur pendidikan tahun anggaran 2024, dengan total potensi kerugian negara mencapai Rp.355.387.312,24.
Berikut rincian proyek bermasalah tersebut:
- Pembangunan Toilet SMP Negeri 1 Manado oleh CV PK – Kelebihan pembayaran: Rp47.775.493,04
- Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri 1 Manado oleh CV TP – Potensi kelebihan pembayaran: Rp37.834.511,62
- Rehabilitasi Sarana, Prasarana, dan Utilitas SD oleh CV CW – Potensi kelebihan pembayaran: Rp155.873.325,96
- Rehabilitasi Sarana, Prasarana, dan Utilitas SMP oleh CV VT – Potensi kelebihan pembayaran: Rp113.904.981,62
Temuan ini kembali menempatkan nama Steven Tumiwa dalam sorotan, apalagi ini bukan kali pertama Dinas yang ia pimpin masuk dalam catatan BPK.
Jonathan Mogonta, Ketua Pelopor Angkatan Muda Indonesia (PAMI-P) pun angkat bicara. Ia menilai lemahnya pengawasan internal, termasuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), membuka ruang bagi dugaan korupsi yang merugikan uang negara.
“Sudah berulang kali Dinas Pendidikan di bawah Steven Tumiwa mendapat temuan dari BPK. Ini bukan persoalan teknis semata, tapi ada indikasi kuat ketidakwajaran,” ujarnya tegas.
Tak hanya itu, PAMI-P mendesak aparat penegak hukum (APH) turun tangan mengusut proyek-proyek tersebut secara tuntas.
“Jika dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk bagi pengelolaan anggaran daerah. Kami minta APH segera bertindak,” tegasnya lagi.
PAMI-P juga menyerukan agar Wali Kota Manado, Andrei Angouw, melakukan investigasi internal terhadap bawahannya.
“Jika kepala dinas terus lalai dan tak ada evaluasi, ini akan mencoreng citra pemerintahan kota Manado. Walikota harus bertindak tegas demi menjaga integritas birokrasi.”
Sementara itu, Steven Tumiwa belum memberikan tanggapan resmi saat dikonfirmasi media. Beberapa sumber menyebutkan, pejabat ini sedang sibuk “mencari muka” demi mempertahankan jabatannya yang mulai di ujung tanduk.
Kini, publik menanti langkah konkret. Apakah ini akan berakhir seperti temuan sebelumnya, atau justru menjadi momentum penegakan integritas di sektor pendidikan?
(Tim)
