Sulawesi Utara — kibarindonesia.com – Masuk daftar hitam dan patut ditelusuri Proyek Rekonstruksi Jalan Modayag–Molobog yang menelan anggaran Rp2,8 miliar dari APBD-P Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 kini menjadi sorotan tajam publik. Pasalnya, proyek yang dikerjakan oleh Dinas PUPR Provinsi Sulut tersebut diduga kuat dikerjakan asal jadi dan menyimpan banyak kejanggalan. Jumat 24/10/2025
Pantauan tim media di lapangan menunjukkan, proyek yang berlokasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ini tampak terbengkalai dan jauh dari standar teknis yang semestinya. Sejumlah struktur beton tampak retak, hancur, dan nyaris runtuh. Bahkan, tulangan besi terlihat tidak sejajar, menandakan mutu pekerjaan dan kualitas campuran beton yang patut dipertanyakan.
Lebih parah lagi, tiang pancang yang seharusnya menjadi penopang utama justru diduga dibuat secara manual tanpa standar teknis, sehingga daya tahannya sangat rendah. Di lokasi proyek juga tidak ditemukan papan nama konsultan pengawas, yang semestinya wajib dipasang sebagai bentuk transparansi publik.
Sejumlah pihak menilai, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut, Turis Mentang, terkesan menutup-nutupi kondisi sebenarnya. Alih-alih memberi klarifikasi yang menjawab substansi persoalan, pernyataannya dinilai hanya sebagai pembenaran sepihak.
“Kalau dilihat langsung di lapangan, hasilnya sangat buruk. Beton retak, turap ambrol, dan tiang pancang seolah hanya formalitas. Ini jelas pemborosan uang negara,” ungkap salah satu sumber terpercaya di lokasi yang enggan disebutkan namanya.
Dugaan lain yang menguat adalah adanya kepentingan non-teknis di balik proyek ini. Sumber internal menyebutkan, pelaksanaan proyek dilakukan dalam situasi transisi politik menjelang Pilgub Sulut, dengan proses lelang yang dinilai tergesa-gesa dan minim pengawasan.
Sejumlah pengamat infrastruktur menduga proyek ini lebih difokuskan pada penyerapan anggaran ketimbang menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.
Publik kini menantikan tindakan tegas dari aparat pengawas dan penegak hukum untuk menelusuri dugaan penyimpangan dalam proyek bernilai miliaran rupiah ini. Transparansi dan akuntabilitas menjadi harga mati agar uang rakyat tidak terus menguap tanpa hasil yang nyata. (SS)
