Manado — kibarindonesia.com – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay, yang juga menjabat Ketua DPD Partai NasDem Provinsi Sulawesi Utara, didesak untuk mengevaluasi kinerja Sekertaris Partai NasDem Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra). Desakan ini mencuat menyusul dugaan keterlibatan yang bersangkutan dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang belakangan viral di berbagai media. Rabu 21/01/2026
Sorotan publik menguat setelah pernyataan aktivis Sulawesi Utara, Billy Kaloh, yang mengungkap dugaan bahwa lokasi pertambangan yang selama ini diklaim sebagai milik Dekker Mamusung ternyata tidak memiliki dasar kepemilikan yang sah. Billy menyebut aktivitas pertambangan tersebut berlangsung di kawasan Rotan Hill, Ratatotok, yang dikenal sebagai wilayah sensitif secara lingkungan.
Menurut B K, aktivitas tambang yang diduga dilakukan menggunakan alat berat excavator serta metode rendaman dengan sianida itu tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi merusak ekosistem dan mencemari lingkungan. Ia menegaskan bahwa praktik tersebut masuk dalam kategori pertambangan ilegal, terlebih karena disebut berada di kawasan yang dilindungi.
“Ini bukan sekadar persoalan klaim lahan, tetapi dugaan kejahatan lingkungan dan pelanggaran hukum serius. Aparat penegak hukum harus bertindak tegas,” ujar Billy dalam pernyataannya yang beredar luas.
Isu ini pun berkembang menjadi tekanan publik terhadap aparat penegak hukum, khususnya Polda Sulawesi Utara dan Kejaksaan Tinggi, untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh dan transparan.
Publik menilai penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk jika pihak yang diduga terlibat merupakan figur politik atau pengurus partai.
Tak hanya itu, perhatian juga tertuju pada internal Partai NasDem. Sejumlah pihak menilai DPP Partai NasDem di bawah kepemimpinan Surya Paloh perlu bersikap tegas dan konsisten terhadap komitmen partai dalam menjaga integritas, etika politik, serta kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan lingkungan.
Desakan evaluasi kepada Victor Mailangkay dinilai sebagai langkah awal yang penting untuk menjaga marwah partai dan kepercayaan publik. Evaluasi internal, menurut pengamat dan aktivis, diperlukan agar partai tidak terkesan abai terhadap dugaan pelanggaran hukum yang menyeret nama kadernya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terduga maupun dari pengurus Partai NasDem Sulawesi Utara terkait tudingan tersebut. Publik kini menanti langkah konkret aparat penegak hukum dan sikap tegas partai politik dalam menyikapi dugaan PETI yang dinilai telah mencederai rasa keadilan dan merusak lingkungan. (*)
