Manado – kibarindonesia.com – Gelombang desakan reformasi internal Polri yang kini menguat di tingkat nasional seharusnya menjadi alarm bagi seluruh jajaran kepolisian, termasuk di daerah. Di Sulawesi Utara, publik tengah menanti langkah tegas Kapolda Sulut Irjen Pol Royke H. Langi dalam menangani kasus dugaan korupsi di tubuh Perusahaan Daerah (PD) Pasar Manado yang hingga kini masih menggantung di tahap penyidikan. Rabu 22/10/2025
Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Kota Manado, Darwis Hutuba, menyatakan bahwa masyarakat, khususnya para pedagang pasar, sudah kehilangan kesabaran terhadap lambannya proses hukum kasus ini. Padahal, dugaan korupsi yang menyeret nama Dirut PD Pasar Manado Lucky Senduk dan jajarannya bukan lagi sekadar rumor, namun telah masuk dalam ranah penyidikan resmi.
“Jika di tengah sorotan publik terhadap Polri saat ini, Kapolda Sulut masih memilih diam dan tidak menetapkan tersangka dalam kasus ini, maka patut dipertanyakan komitmen institusi ini dalam pemberantasan korupsi. Kita bicara soal integritas dan kredibilitas hukum,” tegas Darwis.
Lebih lanjut, Darwis menyebut bahwa kasus dugaan korupsi di PD Pasar Manado bukan hanya soal penyimpangan administrasi biasa, tetapi menyangkut hajat hidup ribuan pedagang kecil yang menggantungkan nasib mereka di pasar-pasar tradisional.
“Kami tidak ingin ada kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jika memang ada cukup bukti, maka proses hukum harus ditegakkan tanpa kompromi. Apalagi ini sudah masuk tahap penyidikan. Apa lagi yang ditunggu?” tambahnya.
Dalam konteks nasional, Darwis menyoroti bahwa penegakan hukum, khususnya terhadap kasus korupsi, adalah bagian dari visi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang salah satunya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Maka, menurutnya, institusi kepolisian harus menjadi garda terdepan dalam mewujudkan visi tersebut, bukan justru menjadi penghambat.
Hal yang sama juga diungkap oleh aktivis anti-korupsi Danny Rompas dan perwakilan dari civil society, dengan menegaskan bahwa masyarakat sipil di Sulawesi Utara tidak akan tinggal diam. Ia memastikan bahwa pengawalan terhadap kasus ini akan terus digencarkan, baik melalui jalur hukum maupun tekanan moral publik.
“Ini bukan sekadar soal kasus korupsi PD Pasar. Ini adalah ujian integritas bagi Kapolda Sulut dan jajarannya. Apakah mereka berpihak pada keadilan, atau justru menjadi bagian dari pembiaran sistemik yang selama ini merusak tatanan hukum kita,” tegas Rompas (SS)
