Manado – kibarIndonesia.com — Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Manado bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang baru digelar Senin kemarin (1/9/2025) lalu mendadak berubah menjadi arena pertarungan argumen panas. Penyebabnya: anggaran senilai Rp.2,4 miliar yang diajukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado dipertanyakan keras oleh mayoritas anggota dewan.
Sorotan tajam diarahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Steven Tumiwa, yang dinilai kurang menjelaskan secara rinci dan bertanggung jawab atas pengusulan anggaran tersebut. Cara Tumiwa memberi klarifikasi yg tdk detail menuai kritik keras dari para legislator, bahkan memunculkan pertanyaan serius soal transparansi dan kompetensi kepemimpinan dinas pendidikan.
Sejumlah anggota DPRD Kota Manado secara terbuka menyatakan kekecewaannya atas buruknya kesiapan Dinas Pendidikan dalam mempresentasikan anggaran. Hal tersebut diungkap salah satu anggota DPRD Kota Manado dari Partai Gerindra Ferdinand Dumais.
Kepada media Ferdinand Dumais ketika dihubungi melalui Via WhastApp mengatakan, “Bagaimana mungkin anggaran sebesar Rp.2,4 miliar dibuat, tapi pihak dinas tidak tahu detail penggunaannya? apalagi adanya pos jasa konsultan dalam paket anggaran tersebut. Ia pemborosan anggaran dan tidak membawa manfaat riil bagi dunia pendidikan di Manado,
Ini menunjukkan ketidakseriusan Kepala Dinas dalam menjalankan tugas. Pak Walikota harus bisa memilih orang yang mau bekerja dan jujur. Ini buang-buang uang negara. Kalau dinas tidak bisa menjelaskan secara konkret sekrang ya harus diperbaiki.” tegas Dumais
Anggaran yang diajukan mencakup sejumlah pos mulai dari rehabilitasi toilet sekolah hingga jasa pengawasan oleh konsultan. Namun, hampir seluruh anggota Banggar kompak mempertanyakan urgensi dan relevansi anggaran tersebut, terutama dalam konteks efektivitas pemanfaatannya bagi siswa dan tenaga pendidik.
Selain Dumais, hal yang sama juga di ucap seorang Dewan DPRD Kota Manado, “Dinas Pendidikan seolah bermain-main dengan uang rakyat. Toilet direhab, konsultan dibayar mahal, tapi tak satu pun bisa dijelaskan secara rinci. Ini patut dicurigai,” ucap anggota dewan Stenly Tamo
Akibat ketidakjelasan ini, pengusulan anggaran dari Dinas Pendidikan bisa ditinjau kembali hingga ada jawaban tegas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.
Rapat yang seharusnya berjalan normatif justru berubah menjadi panggung koreksi keras terhadap integritas dan kinerja Dinas Pendidikan Kota Manado.
“Ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini menyangkut nasib pendidikan ribuan anak di Manado. Kalau dana sebesar ini tidak dikelola secara serius dan transparan, maka yang dikorbankan adalah masa depan generasi kita,” tegas Ferdinand Dumais
Anggaran pendidikan bukan ladang eksperimen, bukan pula ruang kompromi untuk pemborosan. Ingat bahwa aanggaran Dinas Pendidikan menelan lebih dari 20 % APBD Manado dan masih ada ketambahan dana, jadi harus digunakan dgn efisieb dan efektif .
Sementara ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado Steven Tumiwa ketika di konfirmasi tim media melaui Via WhastApp tidak merespon hingga berita ini terbit. Kadis yang satu ini terkesan menutup mulut sehingga kinerjanya dalam memimpin Dinas Pendidikan patut dipertanyakan
(Tim)
