Manado – kibarindonesia.com – Ratusan sopir dump truck yang tergabung dalam Aliansi Sopir Dump Truck Sulawesi Utara (AS-DT Sulut) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Senin (29/9/2025), dalam aksinya mereka menuntut pemerintah daerah bertindak tegas terhadap dugaan praktik mafia BBM bersubsidi yang selama ini dinilai merugikan pelaku usaha angkutan.
Aksi dimulai di Kantor DPRD Sulut dan berlanjut ke Kantor Gubernur Sulut. Sebanyak 10 orang perwakilan sopir diterima langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling (YSK), dalam pertemuan di lantai 6 Kantor Pemprov Sulut.
Dalam dialog terbuka tersebut, para sopir menyampaikan keluhan serius terkait kelangkaan dan sulitnya akses terhadap BBM bersubsidi jenis solar, yang berdampak langsung pada pendapatan dan kelangsungan hidup mereka. Namun yang paling mengejutkan, mereka juga mengungkap dugaan keterlibatan oknum aparat kepolisian dalam jaringan mafia solar ilegal di wilayah tersebut.
“Oknum-oknum polisi yang kami duga juga terlibat mafia solar. Hal tersebut bisa dibuktikan jika ada oknum mafia BBM yang di tangkap. Pasti cepat keluar walau baru sehari ditahan, besoknya sudah dilepas. Ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah ada permainan di balik itu?” ungkap salah satu perwakilan sopir dalam forum dengan Gubernur YSK.
Para sopir menyebut praktik tersebut tidak hanya melanggengkan kelangkaan solar bersubsidi, tetapi juga memperparah antrean pengisian BBM hingga berjam-jam setiap hari.
“Kami sering antre dari pagi sampai sore, bahkan ada yang tidak kebagian solar. Jika kendaraan tidak jalan, penghasilan kami terhenti total. Ini sudah sangat menekan,” ujar Jhon Lumenta, sopir yang ikut menyuarakan keresahannya dalam aksi tersebut.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan secara langsung, Gubernur Yulius Selvanus Komaling menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti laporan tersebut secara serius.
“Kalau ada yang tahu atau mengalami langsung praktik-praktik seperti ini, segera laporkan kepada saya. Pemerintah daerah akan menindaklanjuti,” tegas Gubernur YSK.
Ia juga membuka ruang pelaporan langsung kepada pihaknya, termasuk jika terdapat indikasi keterlibatan aparat dalam skema penyelewengan distribusi BBM.
Aksi damai ini disebut sebagai momentum penting untuk memperbaiki tata kelola distribusi BBM bersubsidi, sekaligus mendorong pemberantasan mafia solar yang sudah lama merugikan rakyat kecil, khususnya sopir angkutan material.
Pihak Aliansi Sopir Dump Truck Sulawesi Utara (AS-DT Sulut) menegaskan mereka akan terus mengawal isu ini hingga ada langkah konkret dari pemerintah dan pihak Pertamina dalam membenahi sistem distribusi dan mengusut tuntas dugaan mafia BBM.
“Kami tidak akan berhenti sampai ada tindakan nyata. Jangan sampai rakyat terus yang dikorbankan, sementara pelaku kejahatan justru dilindungi,” tegas salah satu koordinator aksi.
Perlu ditegaskan, tudingan yang disampaikan dalam aksi ini tidak diarahkan kepada institusi Kepolisian secara keseluruhan, melainkan kepada oknum-oknum tertentu yang diduga menyalahgunakan wewenang dan bermain dalam praktik mafia BBM bersubsidi.
Kasus dugaan keterlibatan aparat dalam mafia BBM bersubsidi bukanlah isu baru di Indonesia. Namun ketika masyarakat berani bersuara secara terbuka dan pemerintah daerah responsif terhadap aspirasi tersebut, ini dapat menjadi titik awal perbaikan sistemik. (*)
