Manado — kibarindonesia.com – Komitmen untuk memperjuangkan pembangunan di daerah pemilihan kembali ditunjukkan oleh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Minahasa Tenggara–Minahasa Selatan, Remly Kandoli. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sulut bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Utara, Remly menyerahkan secara langsung sejumlah proposal prioritas infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Proposal tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas PUPR Sulut, Deasy Paath, dan mencakup beberapa ruas jalan strategis yang kondisinya kini memprihatinkan, di antaranya:
Ruas Jalan Pontak – Kalait – Lobu
Ruas Jalan Ratahan – Amurang
Ruas Jalan Liwutung – Tababo
Ruas Jalan Pangu – Atep
Menurut Remly, kerusakan di beberapa ruas jalan tersebut telah menimbulkan dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, sehingga perlu segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah provinsi.
“Jalan-jalan ini adalah urat nadi penggerak ekonomi rakyat. Jika dibiarkan rusak terlalu lama, yang dirugikan bukan hanya masyarakat, tapi juga dunia usaha dan sektor pertanian,” tegas Remly Kandoli.
Selain infrastruktur jalan, dalam forum RDP tersebut Remly juga menyerahkan proposal pembangunan irigasi dan bendungan Lahendong 1, 2, dan 3 yang berlokasi di Kabupaten Minahasa Tenggara. Program ini dinilai sangat strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan swasembada pertanian di wilayah tersebut.
“Irigasi yang baik adalah kunci keberhasilan petani. Kita tidak bisa bicara soal peningkatan hasil pertanian tanpa memperhatikan ketersediaan air yang cukup. Karena itu saya mendorong agar proyek irigasi Lahendong segera diprioritaskan,” ujar politisi muda itu.
Remly menekankan bahwa pembangunan irigasi tidak hanya mendukung petani, tetapi juga menjadi bagian dari strategi daerah dalam mewujudkan program nasional swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Langkah aktif Remly Kandoli dalam memperjuangkan pembangunan infrastruktur dasar diapresiasi berbagai pihak. Di tengah kondisi fiskal yang terbatas, keberanian anggota DPRD membawa langsung aspirasi dan kebutuhan masyarakat di tingkat provinsi menjadi bukti nyata fungsi representasi wakil rakyat berjalan efektif.
“Kami akan terus memperjuangkan agar pembangunan di daerah tidak timpang. Mitra dan Minsel juga berhak atas infrastruktur yang layak dan modern,” pungkas Remly.
Dengan penyerahan proposal ini, diharapkan Dinas PUPR Sulawesi Utara dapat segera menindaklanjuti dan memasukkan proyek-proyek tersebut dalam rencana prioritas pembangunan daerah tahun anggaran mendatang.
Ruas jalan dan bendungan irigasi yang diperjuangkan ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi investasi sosial dan ekonomi jangka panjang bagi masyarakat Minahasa Tenggara dan Minahasa Selatan menghadirkan akses, memperkuat pangan, dan membuka jalan menuju kemakmuran. Rabu 30/10/2025
(Stefanus)
