Jakarta,- Pelopor Angkatan Muda Indonesia Perjuangan, (PAMI-P) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi kembali turun ke Sulawesi Utara untuk membongkar dugaan praktik tindak pidana korupsi.
Kali ini, KPK didesak memeriksa Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara terkait pengerjaan proyek jalan dan jembatan yang asal jadi dan praktik suap dan jual beli proyek.
Menurut Ketua Divisi Penelitian dan Pengembangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAMI-P, Denry Johar, ST. Sejumalah temuan di lingkungan BPJN Sulut sudah selayaknya di bongkar dan jangan di tutup-tutupi.
“Kami mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi agar segera ke Sulut, memeriksa sejumlah pejabat di BPJN Sulut terkait dugaan korupsi dan jual beli proyek. Ini mengakibatkan Negara dirugikan Miliaran Rupiah dan masyarakat memiliki dampak yang luar biasa terkait Jalan Nasional dan Jembatan yang dikerjakan asal jadi. Jual beli proyek begitu marak di lingkungan BPJN Sulut,” ujarnya.
Bahkan Johar menambahkan sejumlah pejabat wajib diperiksa. “Tentunya dari Kepala Balai, para Satker dan PPK harus diperiksa, laporan kami secara spesifik akan diserahkan ke KPK. Ini untuk kebaikan semua,” katanya saat diwawancara sejumlah wartawan, Rabu (14/10/26).
Sementara itu, Kepala BPJN Sulut, Handiyana belum sempat dimintai tanggapan terkait hal ini. (*)
