TEMUAN BPK Rp120,6 JUTA DI PROYEK LABKES MANADO, LSM JARI: PENGEMBALIAN TGR BUKAN PENGHAPUS PIDANA, KADIS HARUS DIPERIKSA!

MANADO — Temuan pemeriksaan BPK sebesar Rp120.673.806 dalam proyek pembangunan baru Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Manado menjadi sorotan Koalisi LSM JARI.

Meski Kepala Dinas Kesehatan, Boby Kristofel Kereh, S.H., M.Si., mengakui adanya temuan tersebut dan menyatakan telah ditindaklanjuti, JARI menegaskan pengembalian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tidak serta-merta menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana.

Dalam keterangannya kepada redaksi, Boby Kristofel Kereh menyampaikan:

“Memang benar ada temuan pada pemeriksaan BPK Tahun 2025 sebesar Rp120.673.806, dan temuan tersebut sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.”

Pernyataan tersebut justru menjadi perhatian Ketua Umum LSM JARI, Johan Lintong, S.H., M.H. Menurutnya, penyelesaian temuan melalui pengembalian TGR harus dibedakan dari pertanggungjawaban hukum atas penyebab terjadinya kekurangan volume pekerjaan.

“Pengembalian TGR hanya memulihkan keuangan negara, bukan menghapus tindak pidana apabila unsur-unsurnya terbukti. Pasal 4 UU Tipikor secara tegas mengatur bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3,” tegas Lintong.

JARI mempertanyakan bagaimana kekurangan volume pekerjaan dalam proyek yang dikerjakan PT Pentagon Terang Asli tersebut bisa terjadi, siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan, serta bagaimana pembayaran pekerjaan dapat dilakukan jika realisasi fisiknya tidak sesuai kontrak.

Lintong mendesak Kejaksaan dan Kepolisian menelusuri persoalan tersebut, termasuk memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Boby Kristofel Kereh sesuai kapasitas dan kewenangannya, PPK, PPTK, konsultan pengawas serta pihak kontraktor.

“Jangan hanya puas karena uang sudah dikembalikan. Bongkar penyebab kekurangan volume, periksa proses pemeriksaan pekerjaan, dokumen pembayaran dan siapa yang menyatakan pekerjaan telah memenuhi persyaratan. Jika ditemukan unsur kesengajaan atau penyalahgunaan kewenangan, proses hukum harus berjalan,” tegasnya.

Menurut JARI, Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 harus menjadi perhatian aparat dalam menindaklanjuti perkara ini.

“Uang negara memang harus dipulihkan, tetapi pertanggungjawaban hukum tidak boleh berhenti di situ. Kami meminta aparat membuktikan apakah kekurangan volume tersebut murni persoalan administratif atau terdapat perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur korupsi. Jangan sampai pengembalian TGR menjadi tameng untuk menghindari pemeriksaan,” pungkas Johan Lintong.

JARI mendesak Kejaksaan dan Kepolisian segera menindaklanjuti temuan BPK tersebut secara profesional dan transparan.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Boby Kristofel Kereh, PT Pentagon Terang Asli serta seluruh pihak terkait.

JM

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *