Manado, Ketua Umum Pelopor Angkatan Muda Indonesia Perjuangan (PAMI-P), Maykel R. Tielung, SE.,SH.,MH Menilai tudingan secara terang-terangan oleh pihak John Hamenda terhadap Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara sangat tidak mendasar dan mengandung unsur fitnah.
Hal ini terkait tudingan yang menyatakan Dirkrimum Polda Sulut, Kombes Pol Suryadi yang dikabarkan meminta sejumlah uang sebesar 5 hingga 10 Miliar Rupiah terkait penangan masalah sengketa tanah di daerah Malalayang kepada John Hamenda dimana uang tersebut agar penanganan masalah tanah tidak dilakukan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) . Bahkan berita ini viral di jagat maya melalui jejaring sosial facebook.
Menurutnya, apabila informasi tersebut tidak benar, tidak akurat, tidak objektif, ini merupakan bentuk fitnah yang sangat keji. “Jika info itu tidak akurat, tidak objektif, dan hanya merupakan opini untuk menjatuhkan, ini merupakan fitnah yang sangat keji, merupakan rekayasa jahat. John Hamenda harus bertanggung jawab didepan hukum. Dan harus menjelaskan secara sedetail mungkin kapan permintaannya, bertemu dimana, karena hal apa. Minimal itu dan apa kerugian yang John Hamenda alami. Jika tidak terbukti, itu hanyalah omong kosong belaka dan patut diproses hukum karena fitnah,” ujar Tielung, Senin (16/11/26).
Tielung sendiri menyoroti sejumlah permasalahan tanah di wilayah Malalayang Manado antaranya lokasi yang menjadi objek sengketa John Hamenda. “Tanah di Malalayang itu sudah bertahun-tahun di Sengketakan, baik perdata maupun pidana. Kami menduga memang ada mafia tanah yang terlibat, bisa saja Hamenda terlibat jual beli tanah bermasalah, ujung-ujungnya ketika niat tidak kesampaian malah menyerang kehormatan seorang pejabat Polisi,” tandasnya.
Bahkan menurut Tielung, pihak Kepolosian Daerah Sulut dalam penanganan di Direktorar Kriminal Umum sudah sangat profesional melakukan tugasnya. “Kan sudah jelas rangkaian pemeriksaan Polda Sulut. Sudah melakukan semua upaya dan tatacara yang sesuai koridor hukum, apalagi yang salah? Jika berkeberatan silakan tempuh jalur hukum. Bukan memfitnah seorang Direktur di Direskrimum. Ini sangat keliru,” pungkasnya.
Diketahui, terkait penerbitan SP3 Penyidik tidak mungkin tergesa-gesa.
“Kami menilai pihak Polda Sulut dalam penerbitan SP3 atas perkara tanah yang dipersoalkan itu mengacu pada putusan praperadilan dan hasil rekomendasi gelar khusus di Bareskrim Polri dan mereka sangat berhati-hati. Jadi apa yang salah? Penyidik tidak mungkin tergesa-gesa. Jadi jangan salahkan seseorang atau satu oknum terkait hal ini. Apalagi sudah menyerang kehormatannya melalui fitnah,” tandas Tielung yang juga seorang Advokat.
Sementara terkait hal ini, Polda Sulut diminta mengambil langkah hukum. ,”ya, Polda Sulut apalagi oknum Direktur sebaiknya mengambil langkah hukum,” tutupnya. (Red)





