MITRA – kibarindonesia.com – Pemberitaan masif terkait aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Ratatotok, Minahasa Tenggara diduga mulai menimbulkan tekanan terhadap sejumlah pihak yang disebut-sebut terlibat. Minggu 01/02/2026
Salah satu nama yang kini kembali mencuat adalah Elo Korua, yang oleh sejumlah sumber di lapangan diduga merupakan bagian dari jaringan mafia PETI.
Merasa terdesak oleh sorotan media, Elo Korua diduga menggunakan media daring sebagai alat pembelaan sekaligus tameng opini publik.
Media tersebut disinyalir baru dibentuk, bahkan disebut-sebut masih “seumur jagung”, namun secara tiba-tiba aktif memuat pemberitaan yang mengarah pada pembelaan dan pembentukan narasi tandingan.
Menurut informasi yang dihimpun, kemunculan media tersebut kuat diduga tidak berdiri secara independen. Sumber menyebutkan adanya indikasi media itu dibayar dan difungsikan sebagai media backup, guna meredam dampak pemberitaan negatif serta menggiring opini publik agar perhatian terhadap dugaan praktik PETI berkurang.
Pola ini menimbulkan kecurigaan di kalangan jurnalis dan pemerhati pers, sebab media yang baru berdiri tersebut dinilai tidak menjalankan prinsip dasar jurnalistik, seperti keberimbangan, verifikasi fakta, dan independensi redaksi. Sebaliknya, konten yang dimuat cenderung satu arah dan menguntungkan pihak tertentu.
Jika dugaan ini benar, maka praktik tersebut bukan hanya mencederai etika jurnalistik, tetapi juga berpotensi melanggar Undang-Undang Pers, yang menegaskan bahwa media tidak boleh dijadikan alat kepentingan pribadi, kelompok, apalagi untuk melindungi praktik ilegal.
Publik kini mempertanyakan integritas media tersebut sekaligus meminta Dewan Pers dan aparat penegak hukum untuk turut menelusuri indikasi penyalahgunaan media sebagai alat perlindungan aktivitas PETI.
Transparansi dan penegakan hukum dinilai penting agar pers tidak berubah fungsi menjadi alat propaganda bagi kepentingan mafia tambang.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Elo Korua maupun pengelola media tersebut terkait dugaan tersebut (SS)
