Manado – KibarIndonesia.com –
Tragedi kebakaran maut yang melanda kapal Barcelona V.A milik PT Surya Pasific Indonesia (SPI) dan menewaskan tiga penumpang menuai duka mendalam serta gelombang empati dari berbagai kalangan. Namun, lebih dari itu, muncul pula sorotan tajam terhadap kelalaian sistem keselamatan kapal, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang diduga diabaikan oleh pengelola kapal.
Rabu 23/07/2025
Tragedi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah publik: di mana tanggung jawab manajemen tertinggi perusahaan, khususnya Direktur PT Surya Pasific Indonesia, V.A. Ko Sim? Hingga berita ini diterbitkan, Ko Sim belum muncul memberikan klarifikasi atau pernyataan resmi kepada publik, meski berada di posisi sentral pengambilan keputusan dalam perusahaan.
Akibatnya muncul berbagai sorotan publik. Salah satunya datang dari Ketua Pelopor Angkatan Muda Indonesia (PAMI) Perjuangan Sulawesi Utara, Jonathan Mogonta, yang menilai penetapan Nahkoda kapal sebagai tersangka utama terlalu terburu-buru. Ia menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh berhenti di level operasional saja, tetapi harus menjangkau pihak-pihak di pucuk pimpinan yang berperan dalam pengawasan dan pengendalian operasional.
“Ko Sim adalah Direktur SPI. Dia bertanggung jawab atas kebijakan dan standar keselamatan yang dijalankan. Sudah sepatutnya Aparat Penegak Hukum (APH) memeriksa dirinya,” tegas Mogonta.
” Saya menduga selain lemahnya standar keselamatan, dugaan serius turut mencuat bahwa para Anak Buah Kapal (ABK) Barcelona V.A tidak memiliki sertifikat pelaut dan pelatihan keselamatan sebagaimana diatur dalam regulasi kelautan nasional. Akibatnya, saat insiden kebakaran terjadi, para ABK justru menjadi yang pertama menyelamatkan diri meninggalkan penumpang tanpa panduan evakuasi yang semestinya.
Temuan ini semakin memperkuat indikasi bahwa sistem manajemen keselamatan di kapal tersebut amburadul, dan memperlihatkan ketidaksiapan kru dalam menghadapi situasi darurat. Dugaan ini pun mempertegas urgensi investigasi menyeluruh, termasuk terhadap pihak manajemen atas yang bertanggung jawab langsung terhadap perekrutan dan pelatihan awak kapal.
Ia juga mendorong Polda Sulawesi Utara untuk segera membuka investigasi yang menyeluruh dan transparan, melibatkan seluruh instansi terkait seperti KSOP, Balai Perhubungan, serta otoritas kelautan lainnya, guna membongkar akar persoalan dan memastikan keadilan bagi para korban.
“Publik berhak tahu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab. Jangan hanya ‘kambing hitamkan’ anak buah di lapangan,” ucap Mogonta
Tragedi ini menjadi pengingat keras bahwa keselamatan pelayaran bukanlah hal yang bisa ditawar, dan setiap kelalaian harus dibayar dengan akuntabilitas, bukan sekadar belasungkawa.
(Tim)
