Sulawesi Utara – kibarindonesia.com – Pasca kekalahan pasangan calon Gubernur Sulut E2L-HJP dalam Pilkada Sulut TA 2024, desakan untuk evaluasi mendalam terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten/Kota dan Ketua DPC Partai Demokrat di Provinsi Sulawesi Utara semakin buruk
Kekalahan ini, mencoreng harapan di banyak daerah basis massa pasangan tersebut, memunculkan kritik keras dari relawan dan masyarakat yang menilai kinerja para wakil rakyat dan pengurus partai di daerah tak maksimal, sehingga berkontribusi pada kekalahan pasangan nomor urut 2 tersebut
Beberapa relawan yang ditemui menyebutkan bahwa daerah-daerah yang seharusnya menjadi basis utama bagi kemenangan E2L-HJP, seperti Kabupaten Talaud, Minahasa, Bitung, Sangihe, dan beberapa wilayah lainnya, justru mengalami kekalahan telak. Mereka menilai ketidakkompakan serta kurangnya dukungan dari Ketua DPC Partai Demokrat di sejumlah kabupaten/kota sangat berperan dalam kegagalan tersebut.
“Daerah-daerah ini seharusnya menjadi benteng kemenangan. Namun kenyataannya, justru kami kalah. Ini bukan hanya soal pasangan calon, tapi soal kinerja Ketua DPC dan DPRD yang lemah,” ujar seorang relawan yang enggan disebutkan namanya.
Menyusul kritik tajam ini, DPP Partai Demokrat merespons dengan cepat. Salah satunya, pergantian Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bitung, Laddy Lumantow, yang dilakukan setelah dianggap melanggar instruksi partai dan tidak mendukung penuh kemenangan E2L-HJP. Berdasarkan Surat Keputusan DPP nomor 121/SK/DPP.PD/DPC/XI/2024.435/SK/DPP, posisi Lumantow digantikan dengan pengurus yang diharapkan lebih kompak dalam memperjuangkan kemenangan partai.
Sherly Pangau, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Bitung, mengonfirmasi bahwa pergantian tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan DPP. Menanggapi pergantian ini, sejumlah relawan pun berharap langkah serupa diterapkan di kabupaten/kota lain yang dianggap tidak bekerja maksimal mendukung pasangan E2L-HJP.
“Keputusan DPP ini sangat tepat. Laddy Lumantow tidak bekerja dengan baik untuk kemenangan E2L-HJP. Semoga DPP juga memperhatikan ketua-ketua DPC lainnya yang juga gagal menjalankan perannya dengan baik,” tegas salah satu relawan.
Jim R. Tindi, Kepala Badan Ideologi Partai Demokrat Sulawesi Utara, juga mengungkapkan bahwa evaluasi terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota tengah dibahas oleh DPP. Menurutnya, konsolidasi dan kerja sama yang solid antar pengurus dan anggota DPRD sangat penting agar Partai Demokrat dapat mengembalikan kejayaannya pada pemilihan mendatang.
“Evaluasi kinerja anggota DPRD memang sangat diperlukan. DPP perlu mengambil langkah tegas untuk memperbaiki struktur partai demi kesuksesan di masa depan,” ujar Jim R. Tindi.
Dengan adanya harapan akan perombakan di tingkat DPC dan evaluasi kinerja anggota DPRD, banyak pihak berharap Partai Demokrat dapat mengoptimalkan peranannya di Sulawesi Utara, dan lebih siap memenangkan berbagai pertarungan politik yang akan datang.
( Stefanus )
