SULUT — kibarindonesia.com — Peredaran bahan bakar minyak (BBM) yang diduga tidak sesuai peruntukan kembali menjadi sorotan di Sulawesi Utara. Kali ini, perhatian publik tertuju pada sebuah kendaraan tangki berwarna biru yang mencantumkan identitas PT Lima Sembilan Sembilan Sembilan (PT 5999). Jumat 18/09/2026
Kendaraan tersebut disebut-sebut berkaitan dengan aktivitas pengangkutan dan distribusi solar. Di lapangan, muncul dugaan bahwa kendaraan itu sebelumnya menggunakan identitas perusahaan lain sebelum kemudian berganti tulisan dan identitas menjadi PT 5999.
Informasi yang beredar bahkan menyebut adanya bekas tulisan pada badan tangki yang diduga merupakan identitas PT Bintang Asia Energi (BAE).
Namun, seluruh informasi tersebut masih merupakan dugaan dan membutuhkan pemeriksaan dokumen serta pengecekan fisik kendaraan oleh instansi berwenang.
Bukan Sekadar Pergantian Tulisan
Yang menjadi pertanyaan publik bukan semata-mata perubahan tulisan pada badan kendaraan.
Jika benar sebuah kendaraan tangki pernah menggunakan identitas perusahaan tertentu kemudian berganti identitas perusahaan lain, maka aparat perlu memastikan status kepemilikan kendaraan, izin angkutan, dokumen perusahaan, asal BBM, tujuan distribusi, serta hubungan hukum antara kendaraan dan perusahaan yang namanya tercantum pada tangki.
Pertanyaan berikutnya jauh lebih serius
Apakah BBM yang diangkut merupakan BBM subsidi atau BBM industri?
Jika BBM bersubsidi dibeli, ditampung, dipindahkan, kemudian didistribusikan kembali untuk kepentingan industri dengan cara yang melanggar ketentuan, persoalannya bukan lagi sekadar administrasi kendaraan.
Dalam informasi yang dihimpun dari lapangan, muncul nama Diego dan Jefri alias JW yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas kendaraan tangki tersebut.
Jefri disebut sebagai pemain lama dalam perdagangan solar, sementara Diego disebut sebagai pihak yang beraktivitas di lapangan.
Namun belum ada bukti independen yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa kedua nama tersebut merupakan pelaku tindak pidana. Karena itu, keterkaitan mereka dengan kendaraan, perusahaan, maupun distribusi BBM harus dibuktikan melalui pemeriksaan resmi.
Mereka juga patut diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi apabila memiliki bantahan atau dokumen yang menjelaskan legalitas kegiatan tersebut. “Tangki Siluman” Harus Dibuktikan, Bukan Sekadar Disebut
Istilah “tangki siluman” belakangan ramai digunakan masyarakat untuk menyebut kendaraan pengangkut BBM yang identitas perusahaan atau status operasionalnya dipertanyakan.
Namun, istilah tersebut tidak boleh berhenti sebagai label. Jika benar ada kendaraan yang beroperasi menggunakan identitas perusahaan yang tidak lagi aktif, menggunakan dokumen yang tidak sesuai, atau mengangkut BBM tanpa dasar perizinan yang sah, aparat memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan.
Sebaliknya, apabila PT 5999 memiliki legalitas lengkap dan kendaraan tersebut memenuhi seluruh persyaratan pengangkutan BBM, maka persoalan harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan tuduhan tanpa dasar.
Polda Sulawesi Utara, instansi pemerintah yang membidangi migas, serta pihak terkait dalam tata niaga BBM perlu melakukan verifikasi bersama.
Yang perlu diperiksa antara lain:
legalitas PT 5999;
status dan kepemilikan kendaraan tangki;
dokumen pengangkutan BBM;
asal dan jenis BBM yang diangkut;
volume muatan;
tujuan distribusi;
pihak pembeli atau penerima;
kesesuaian BBM subsidi dengan peruntukannya;
legalitas fasilitas penyimpanan atau penampungan;
serta riwayat identitas kendaraan apabila benar pernah menggunakan nama perusahaan lain.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, publik tentu menunggu tindakan sesuai hukum.
Tantangan untuk Kapolda Baru
Polemik ini muncul tidak lama setelah Brigjen Pol Yudo Hermanto resmi dipercaya sebagai Kapolda Sulawesi Utara, menggantikan Irjen Pol Roycke Harry Langie. Dalam rangkaian awal kepemimpinannya di Sulut, Yudo menekankan pentingnya profesionalisme, akuntabilitas, pendekatan humanis, serta penegakan hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Karena itu, kasus dugaan distribusi BBM bermasalah menjadi salah satu ujian penting bagi aparat penegak hukum. Bukan karena siapa pemilik kendaraan. Bukan pula karena siapa nama yang disebut di belakangnya.
Tetapi karena tata niaga BBM menyangkut kepentingan publik dan uang negara. Bila Subsidi Disalahgunakan, Negara yang Dirugikan
BBM subsidi pada prinsipnya ditujukan untuk kelompok dan sektor yang memang berhak menerimanya. Ketika terdapat dugaan BBM bersubsidi dialihkan ke jalur industri melalui mekanisme yang tidak sesuai ketentuan, yang harus ditelusuri bukan hanya kendaraan di ujung rantai.
Aparat harus membongkar rantai pasoknya dari hulu hingga hilir.
Siapa yang memperoleh BBM?
Dari mana BBM tersebut berasal?
Siapa yang menampung?
Siapa yang mengangkut?
Ke mana didistribusikan?
Dan siapa yang memperoleh keuntungan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar mengejar satu kendaraan tangki.
Publik Menunggu Jawaban, Bukan Rumor
Kasus ini seharusnya tidak dibiarkan menjadi perang narasi antara pihak yang menuduh dan pihak yang membantah. Jika kendaraan tangki biru PT 5999 memang legal, buka dokumennya dan jelaskan statusnya.
Jika terdapat dugaan penyalahgunaan BBM subsidi, periksa dan tindak sesuai hukum.
Jika nama-nama yang beredar ternyata tidak memiliki keterlibatan, jelaskan dan pulihkan nama baik mereka.
Dan apabila ditemukan jaringan distribusi BBM ilegal, masyarakat tentu berharap penegakan hukum tidak berhenti pada operator lapangan. Sebab persoalan terbesar dalam dugaan mafia migas bukan hanya siapa yang mengemudikan tangki, melainkan siapa yang mengendalikan aliran BBM, siapa yang membiayai, siapa yang menerima, dan siapa yang memperoleh keuntungan.
Kini bola berada di tangan aparat.
Publik tidak membutuhkan drama. Publik membutuhkan pemeriksaan yang transparan, bukti yang terang, dan penegakan hukum yang tidak pandang bulu. (Tim)
