MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengklaim berhasil menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata-rata nasional sepanjang Tahun Anggaran 2025.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dan Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Selasa (23/6/2026).
Dalam pemaparannya di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Sulut, Gubernur Yulius menjelaskan bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp3,65 triliun atau 96,38 persen dari target yang ditetapkan. Sementara realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp3,32 triliun atau 91,36 persen dari total anggaran.
Dari pengelolaan anggaran tersebut, Pemprov Sulut mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp177,13 miliar. Menurut gubernur, capaian tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
“Setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan fiskal daerah,” ujar Yulius.
Selain aspek keuangan, Gubernur juga memaparkan sejumlah indikator makro ekonomi yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,66 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,11 persen.
Pada saat yang sama, angka kemiskinan berhasil ditekan hingga mencapai 6,62 persen atau lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 8,25 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga mengalami penurunan menjadi 5,78 persen.
Pemprov Sulut juga mencatat keberhasilan dalam menjaga stabilitas harga. Tingkat inflasi daerah berada di angka 1,23 persen, jauh di bawah tingkat inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen.
Kinerja ekonomi tersebut turut didukung oleh peningkatan sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Utara meningkat menjadi 76,32, sementara Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 125,21 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) berada pada angka 112,17.
Di bidang pengelolaan aset, total aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meningkat menjadi Rp11,49 triliun dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp10,78 triliun. Pada saat bersamaan, kewajiban atau utang daerah berhasil ditekan dari Rp1,26 triliun menjadi Rp849 miliar.
Gubernur Yulius juga menyoroti sejumlah capaian pembangunan yang berhasil diraih pemerintah provinsi selama tahun 2025 hingga 2026. Di antaranya revitalisasi Museum Negeri Sulawesi Utara, penguatan program jaminan sosial ketenagakerjaan, hingga berbagai penghargaan tingkat regional dan nasional dalam bidang penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, serta perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur turut mengapresiasi keberhasilan Pemprov Sulut mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
“Opini WTP merupakan bukti komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan yang baik,” katanya.
Selain menyampaikan pertanggungjawaban APBD, Gubernur Yulius juga mendorong percepatan pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Regulasi tersebut dinilai penting untuk menciptakan kepastian hukum, mempercepat pelayanan perizinan, meningkatkan investasi, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pada pengembangan UMKM dan sektor usaha produktif.
Menurutnya, penyederhanaan regulasi dan pelayanan perizinan akan menjadi salah satu instrumen penting dalam menarik investasi baru, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional.
Di akhir penyampaiannya, Gubernur berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD Sulawesi Utara dapat terus terjaga guna menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rapat Paripurna DPRD Sulut tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulawesi Utara Fransiscus Andi Silangen didampingi para Wakil Ketua DPRD serta dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, dan sejumlah tamu undangan.
JM
