SULUT – kibarindonesia.com — Anggota DPRD Sulawesi Utara dari Partai Demokrat, Henry Walukow, memilih menjalankan reses dengan sistem jemput bola. Ia mendatangi langsung kantor-kantor hukum tua di sejumlah desa untuk menjemput hasil musyawarah desa (Musrenbang), sebagai upaya memastikan aspirasi masyarakat tetap terakomodasi di tengah keterbatasan anggaran. Selasa 04/08/2026
Dengan tekat kuat keterbatasan anggaran tidak menyurutkan langkah Anggota DPRD Sulawesi Utara dari Partai Demokrat, Henry Walukow, dalam menyerap aspirasi masyarakat. Saat masa reses, ia memilih turun langsung ke desa-desa dan menemui para hukum tua guna mengumpulkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Menurut Henry, pola jemput bola dilakukan karena pelaksanaan reses secara terbuka berpotensi menampung sangat banyak usulan, sementara kemampuan anggaran pemerintah masih terbatas.
“Ini menjadi sisi dilematis bagi kami sebagai anggota DPRD. Di satu sisi kami harus menjalankan fungsi menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, tetapi di sisi lain kemampuan anggaran daerah masih menjadi kendala,” ujarnya.
Selama empat hari pelaksanaan reses, Henry mengunjungi sejumlah desa untuk menginventarisasi usulan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, termasuk usulan yang telah disampaikan pada tahun-tahun sebelumnya namun belum terealisasi.
Ia menjelaskan, seluruh aspirasi tersebut akan dipilah berdasarkan skala prioritas sebelum dimasukkan ke dalam pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Sulawesi Utara.
Hasil reses menunjukkan, keluhan masyarakat masih didominasi persoalan infrastruktur. Warga meminta perbaikan jalan provinsi, irigasi, hingga drainase yang dinilai menjadi penyebab banjir saat musim hujan karena banyak saluran air yang rusak dan tidak berfungsi optimal.
Selain infrastruktur, masyarakat juga menyampaikan berbagai persoalan di sektor perkebunan, pendidikan, serta sejumlah kebutuhan pelayanan dasar lainnya yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti pemerintah.
Henry menegaskan, meski kondisi fiskal daerah belum ideal, dirinya tetap berkomitmen mengawal setiap aspirasi masyarakat agar dapat diperjuangkan melalui mekanisme penganggaran di DPRD Sulawesi Utara.
“Yang paling penting adalah memastikan kebutuhan yang benar-benar mendesak menjadi prioritas untuk diperjuangkan,” tegasnya. (Stefanus)
