Sulawesi Utara — kibarindonesia.com – Aktivis 98, Ruben Kalalo, dengan tegas meminta Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk segera menindaklanjuti viral nya sebuah konten yang dianggap menyesatkan dan tidak edukatif di media sosial. 05/10/2024
Konten tersebut dibuat oleh seorang influencer lokal bernama Opo Reinaldy yang secara kontroversial menggambarkan rumah sakit baru di Damao, Pulau Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagai “rumah hantu,” padahal kenyataannya rumah sakit tersebut baru dibangun dan belum beroperasi.
Dalam videonya yang diunggah di platform Tiktok dan Facebook, Opo Reinaldy memperlihatkan kondisi rumah sakit yang belum memiliki fasilitas lengkap—tanpa kursi, meja, bahkan pintu yang terkunci, serta tanpa petugas di lokasi.
Reinaldy mengkritik rumah sakit tersebut dengan nada sinis, mengklaim bahwa pasien sudah dibawa ke rumah sakit itu meskipun belum beroperasi.
Namun, tuduhan ini dinilai tidak berdasar dan hanya merupakan upaya untuk memperkeruh suasana politik jelang Pilkada Sulawesi Utara.
“Ini jelas-jelas hoaks! Rumah sakit tersebut baru saja dibangun dan belum dioperasikan karena masih melengkapi fasilitas dan tenaga kesehatannya,” tegas Kalalo.
“Tapi kenapa konten tersebut justru menyesatkan publik dan seolah-olah meremehkan pembangunan di Talaud?
Masyarakat sudah tahu kalau rumah sakit yang belum beroperasi tidak mungkin melayani pasien.”
Di balik viralnya konten tersebut, Kalalo mencurigai adanya motif politik yang lebih besar.
Ia menduga bahwa keterlambatan dalam pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Talaud oleh Gubernur Sulawesi Utara adalah bagian dari strategi politik untuk menghambat Bupati Kepulauan Talaud, Elly Engelbert Lasut (E2L), yang juga sedang maju sebagai calon Gubernur Sulut pada Pilkada 2024.
“Pembahasan APBD-P seharusnya tidak memakan waktu lebih dari dua minggu, tapi ini jelas ditunda-tunda untuk mempersulit kinerja Bupati E2L.
Ini politik anggaran yang sengaja dimainkan oleh Gubernur untuk menjatuhkan E2L,” lanjut Kalalo.
Menurut Kalalo, konten yang dibuat oleh Opo Reinaldy hanya menjadi alat black campaign untuk mendiskreditkan Bupati E2L menjelang pemilihan gubernur.
Ia menduga bahwa Reinaldy adalah orang bayaran yang sengaja disuruh untuk membuat konten provokatif demi merusak citra E2L di mata masyarakat Sulawesi Utara.
Kalalo juga menambahkan bahwa rumah sakit tersebut belum memiliki izin operasional karena masih menunggu rekomendasi dari Gubernur Sulut.
Oleh karena itu, Opo Reinaldy dianggap asal-asalan membuat konten yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Seharusnya dia paham, kalau rumah sakit baru, ya jelas belum bisa beroperasi tanpa izin.
Tapi dia malah membuat konten yang seolah-olah ini adalah kegagalan pemerintahan daerah,” ujarnya.
Aktivis ini mengajak masyarakat Sulawesi Utara untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial, terutama menjelang Pilkada.
“Jangan sampai kita terprovokasi oleh konten yang tidak akurat dan hanya bertujuan untuk menjatuhkan salah satu pihak,” kata Kalalo.
Ia juga menegaskan bahwa publik harus bersatu untuk memenangkan Bupati E2L dan HJP pada Pilkada 27 November 2024 mendatang, demi menghentikan politik kotor dan ketidakadilan hukum yang ia tuding sedang berlangsung di Sulawesi Utara.
( Redaksi )
