Manado – kibarindonesia.com – Upaya mempererat sinergi antara lembaga legislatif dan aparat penegak hukum kembali ditunjukkan oleh Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Martin Daniel Tumbelaka, S.H. (MDT) Dalam kunjungan silaturahminya ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut), Martin disambut langsung oleh Kepala Kejati yang baru dilantik, Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H.
Pertemuan dua tokoh hukum ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen tersebut mencerminkan semangat kolaborasi antara wakil rakyat dan aparat penegak hukum dalam menjaga stabilitas, memperkuat transparansi, serta memastikan tegaknya keadilan di Bumi Nyiur Melambai.
Dalam pertemuan itu, Martin Daniel Tumbelaka menegaskan pentingnya komunikasi lintas lembaga antara DPR RI dan Kejaksaan Tinggi sebagai pilar penopang sistem hukum yang kuat dan berintegritas.
“Hukum yang tegak hanya bisa terwujud jika seluruh elemen negara berjalan beriringan dengan semangat transparansi dan keberpihakan kepada rakyat,” ujar Martin.
Ia menilai, dinamika pembangunan dan politik di Sulawesi Utara yang semakin kompleks membutuhkan koordinasi erat antara lembaga legislatif dan yudikatif agar kebijakan publik dapat berjalan seimbang, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Sementara itu, kehadiran Kajati Sulut Jacob Hendrik Pattipeilohy membawa harapan baru bagi penguatan integritas dan efektivitas penegakan hukum di daerah. Dengan pengalaman panjang di dunia kejaksaan, Jacob dinilai mampu menegaskan arah pembaruan hukum yang berkeadilan serta meningkatkan pelayanan publik di bidang hukum.
“Kami berkomitmen memperkuat penegakan hukum yang humanis, profesional, dan berintegritas tinggi. Kolaborasi dengan semua pihak, termasuk legislatif, menjadi bagian penting dalam mewujudkan hal itu,” ungkap Jacob.
Silaturahmi ini bukan sekadar pertemuan formal, melainkan simbol komitmen bersama untuk menjadikan Sulawesi Utara sebagai daerah yang menjunjung tinggi supremasi hukum, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Martin Daniel Tumbelaka menegaskan bahwa peran DPR RI tidak berhenti pada fungsi legislasi dan pengawasan, tetapi juga sebagai jembatan aspirasi antara masyarakat dan lembaga penegak hukum.
“Hukum harus hadir untuk melindungi, bukan menakut-nakuti. Dengan sinergi yang baik, kita bisa memastikan keadilan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Pertemuan antara Martin Daniel Tumbelaka dan Kajati Jacob Pattipeilohy menandai babak baru hubungan harmonis antar-institusi di Sulawesi Utara sebuah langkah nyata menuju pemerintahan yang berintegritas, adil, dan berkemajuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(Stefanus)
