SULUT — kibarindonesia.com – Proyek rekonstruksi jalan Modayag–Molobog senilai Rp2,8 miliar yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Utara kini menjadi sorotan publik. Proyek yang bersumber dari APBD-P Tahun 2024 itu menuai kontroversi setelah ditemukan berbagai dugaan kejanggalan dalam pelaksanaannya di lapangan.
Proyek yang disebut-sebut dikerjakan oleh CV. Mitra Sejahtera dengan PPK Turis Mentang ini dikabarkan tidak berjalan sesuai spesifikasi teknis dan diduga sarat penyimpangan. Bahkan, dari hasil penelusuran lapangan, papan proyek tidak mencantumkan nama konsultan pengawas, hal yang seharusnya menjadi kewajiban dalam proyek pemerintah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas publik.
Salah satu sorotan utama publik adalah penggunaan tiang pancang yang diduga dibuat sendiri tanpa melalui uji laboratorium dan tanpa standar mutu yang jelas. Akibatnya, sejumlah tiang pancang yang telah ditanam terlihat retak, hancur, bahkan nyaris runtuh, memperlihatkan tulangan besi yang terekspos akibat mutu campuran beton yang rendah.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas perencanaan dan pengawasan proyek. Sejumlah pihak menilai pekerjaan tersebut tidak hanya tidak efisien, tetapi juga berpotensi membahayakan struktur jalan yang sedang dibangun.
Ketua LSM RAKO Sulut, Harianto Nanga, menegaskan bahwa proyek ini terindikasi gagal secara struktural dan perencanaan.
“Ini bukan sekadar salah teknis, tapi sudah mengarah pada kelalaian dan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran. Uang rakyat Rp2,8 miliar seperti dipermainkan,” tegas Nanga.
Ia mendesak agar Inspektorat dan BPK segera turun tangan melakukan audit menyeluruh atas proyek tersebut untuk memastikan tidak terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Kepala Dinas PUPR Sulut, Deisy Paath, saat dikonfirmasi menyebutkan bahwa proyek tersebut masih dalam tahap pertama dan saat ini tengah berlangsung pekerjaan tahap kedua. “Proyek masih berjalan. Nanti silahkan hubungi PPK Turis Mentang untuk mendapatkan penjelasan lebih detail,” ujar Paath.
Namun, klarifikasi tersebut justru menimbulkan tanda tanya baru di kalangan publik. Dengan anggaran sebesar Rp2,8 miliar, masyarakat menilai hasil pekerjaan di lapangan tidak mencerminkan nilai anggaran yang besar itu.
Kuatnya sorotan terhadap proyek ini tak lepas dari sejumlah kasus serupa yang pernah terjadi di lingkungan Dinas PUPR, termasuk kasus dugaan korupsi proyek tanggul jebol di Malalayang yang menyeret seorang PPK. Publik kini menuntut agar aparat penegak hukum (APH) bertindak cepat dan memastikan setiap rupiah anggaran publik digunakan sebagaimana mestinya.
“Sudah cukup proyek-proyek bermasalah di Sulut. Jika benar ada penyimpangan, PPK dan pihak terkait harus diperiksa secara transparan,” desak Nanga.
Proyek jalan Modayag–Molobog kini menjadi cerminan betapa pentingnya pengawasan publik dan transparansi anggaran dalam setiap pelaksanaan proyek pemerintah. Karena diketahui Kepala Dinas PUPR Sulut Deisy Paath saat ini lagi dalam pemeriksaan intensif di Polda Sulut. Tanpa itu, potensi penyimpangan akan terus berulang, sementara masyarakat hanya bisa menatap hasil pekerjaan yang jauh dari harapan. (SS)
