MANADO – kibarindonesia.com – Usai menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Sulawesi Utara, ratusan warga yang tergabung dalam Koalisi Mapalus ProGibran melanjutkan aksi damai ke Kantor Gubernur Sulawesi Utara di Jalan 17 Agustus, Kota Manado, Kamis (25/6/2026).
Aksi yang berlangsung tertib tersebut merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, serta percepatan realisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Di tengah teriknya cuaca Kota Manado, massa yang telah menempuh rangkaian aksi sejak pagi hari beristirahat sejenak di depan Kantor Gubernur. Suasana kebersamaan tampak terlihat ketika para peserta menikmati makan siang bersama sebelum mendengarkan sambutan Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling (YSK).
Kehadiran YSK disambut antusias oleh peserta aksi. Dalam orasinya, Gubernur Sulut menegaskan komitmennya untuk mendukung dan mengawal program-program strategis pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Secara khusus, YSK memberikan perhatian terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah program yang sangat baik untuk masa depan bangsa. Program ini menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas generasi muda, dan menjadi investasi besar bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Kami di daerah siap mendukung dan memperjuangkan pelaksanaannya agar berjalan maksimal,” tegas YSK di hadapan massa.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan seluruh elemen, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Ia menilai MBG tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan dan pendidikan, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM.
Selain membahas program nasional, YSK juga menyinggung salah satu isu yang menjadi perhatian masyarakat Sulawesi Utara, yakni percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Di hadapan massa, YSK menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus berupaya memperjuangkan kepastian hukum bagi para penambang rakyat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada sektor pertambangan.
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait agar proses penerbitan IPR dapat segera terealisasi. Penambang rakyat membutuhkan kepastian hukum agar dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.
YSK menekankan bahwa legalisasi aktivitas pertambangan rakyat merupakan langkah penting untuk menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih baik, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian daerah.
Pernyataan Gubernur Sulut tersebut mendapat sambutan positif dari peserta aksi yang sejak awal menyuarakan dukungan terhadap program-program kerakyatan pemerintah pusat sekaligus mendorong percepatan penyelesaian persoalan WPR dan IPR di Sulawesi Utara.
Aksi yang berlangsung damai itu menjadi simbol sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam mendukung agenda pembangunan nasional serta memperjuangkan berbagai kepentingan strategis daerah yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
“MBG harus sukses, rakyat harus sejahtera, dan penambang rakyat harus mendapatkan kepastian hukum. Itu yang terus kita perjuangkan bersama,” tutup YSK disambut tepuk tangan ratusan peserta aksi.
Massa selanjutnya menuju Polda Sulut untuk mengelar aksi demo damai secara teratur dibawah pengawalan APH.
(SS)
