MINAHASA SELATAN – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan Sekolah Rakyat dan National Maritime Surveillance System (NMSS) Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI). Pertemuan strategis yang berlangsung pada Senin (31/8/2026) ini digelar guna mempercepat langkah sinergi antarinstansi dalam mendukung penyediaan fasilitas pendidikan dasar serta penguatan sistem keamanan laut nasional di wilayah Minahasa Selatan.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Minahasa Selatan dengan didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Agenda ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Minahasa Selatan, serta jajaran perwakilan dari BAKAMLA RI. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menegaskan komitmen bersama dalam mengawal setiap tahapan perencanaan pembangunan agar berjalan sesuai koridor hukum dan regulasi yang berlaku.
Fokus utama dalam pembahasan rapat ini tertuju pada mekanisme penyelesaian legalitas dan legalisasi tanah yang bersumber dari lahan Hak Guna Usaha (HGU) untuk dialihfungsikan sesuai kebutuhan pembangunan kedua proyek strategis tersebut. Proses penataan kembali status kawasan ini memerlukan kecermatan pemetaan administrasi serta tata kelola pertanahan yang akuntabel, sehingga pemanfaatan lahan untuk Sekolah Rakyat dan instalasi sistem pengawasan maritim NMSS BAKAMLA dapat berjalan tanpa kendala hukum di kemudian hari.
Melalui koordinasi yang solid dan terintegrasi antarinstansi, Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan menyatakan komitmen penuh untuk mengawal seluruh proses penerbitan sertipikat tanah yang dibutuhkan. Langkah ini diambil demi menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang tertib administrasi, aman secara legalitas, serta mampu memberikan dampak positif dan manfaat berkelanjutan bagi kemajuan masyarakat Minahasa Selatan.
