MANADO – Gubernur Sulawesi Utara menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Senin (14/9/2026), dalam rangka penyampaian/penjelasan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara tersebut juga dirangkaikan dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sulut terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Pembahasan Perubahan APBD 2026 menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tetap berjalan sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.
Melalui pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, sejumlah program serta alokasi anggaran dievaluasi kembali agar penggunaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Perubahan APBD juga diharapkan mampu memperkuat dukungan terhadap berbagai sektor strategis, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, hingga program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan DPRD menjadi penting dalam proses tersebut. Setiap perubahan anggaran diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyesuaian administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan daerah.
Pembahasan ini sekaligus menjadi ruang bagi DPRD melalui fraksi-fraksi untuk memberikan pandangan, masukan dan catatan terhadap arah kebijakan anggaran pemerintah provinsi.
Dengan demikian, proses pembahasan Perubahan APBD 2026 diharapkan menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran, efektif, transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat Sulawesi Utara.
Seluruh rangkaian pembahasan tersebut diarahkan untuk mendukung visi pembangunan Sulawesi Utara yang maju, sejahtera dan berkelanjutan.
Red
