Bolmut – kibarindonesia.com – Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Siska Nurcahyani Babay, usai memberikan klarifikasi kepada salah satu media terkait anggaran senilai Rp.2,1 miliar, Dinas Pertanian Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) kembali menjadi sorotan publik.
Selasa 13/05/2025
Kali ini, aktivis anti-korupsi dari Pelopor Angkatan Muda Indonesia Perjuangan (PAMI-P), Jeffrey Sorongan, angkat suara dan meminta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti temuan mencurigakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Sulawesi Utara tahun anggaran 2023.
Dalam laporan tersebut, Dinas Pertanian Bolmut tercatat telah melakukan penganggaran belanja bantuan sosial secara tidak tepat dengan realisasi sebesar Rp.300 juta.
Dana itu semestinya masuk dalam pos belanja barang dan jasa karena digunakan untuk pekerjaan Pekarangan Pangan Lestari (P2L).
Namun, faktanya, dana tersebut diklasifikasikan sebagai bantuan sosial.
“Hasil wawancara BPK dalam LHPnya dengan Perencana Ahli Muda Dinas Pertanian menyebutkan bahwa petunjuk pelaksanaan dan peraturan ditetapkan setelah klasifikasi penganggaran dilakukan.
Ini alasan klasik yang menunjukkan lemahnya perencanaan dan membuka celah terjadinya penyalahgunaan anggaran,” kata Sorongan.
Menurutnya, alasan yang diberikan oleh Dinas Pertanian hanya bentuk pembelaan yang tidak berdasar.
Ia menilai tindakan tersebut mengarah pada dugaan penyimpangan, bahkan bisa mengandung unsur melawan hukum.
“Ini bukan sekadar salah klasifikasi, ini berpotensi sebagai modus korupsi yang dibungkus dengan dalih administrasi.
Aparat penegak hukum harus segera turun tangan,” tegas Sorongan.
Lebih lanjut, Sorongan menyebut bahwa pola semacam ini seringkali digunakan untuk mengaburkan penggunaan anggaran yang sebenarnya tidak sesuai peruntukan.
Ia meminta agar Kejaksaan maupun Kepolisian segera menindaklanjuti hasil temuan BPK tersebut sebelum publik kehilangan kepercayaan.
“Jangan tunggu sampai masyarakat turun ke jalan. Ini sudah terang benderang, ada temuan dari lembaga resmi negara, dan harus ditindak secara tegas. Jangan sampai anggaran negara jadi ladang bancakan,” pungkasnya.
Namun yang lebih menarik, Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Siska Nurcahyani Babay ketika dikonfirmasi media ini melalui WhatsApp dengan nomor 08114300*** tidak merespon bahkan diduga nomor awak media telah di blokir sampai berita ini terbit
(***Tim)
