Manado – kibarindonesia.com – Polemik hukum yang mencuat di tubuh Perumda Pasar Manado terus bergulir dan kini mulai mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi. Drs. Noldy Londa, S.Sos, M.Si, akademisi dari Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), menyoroti pemberhentian sepihak terhadap sejumlah pegawai tetap yang dinilai cacat hukum dan sarat kepentingan nonprofesional. Jumat 23/05/2025
Menurut Londa, sejak Mei 2021 hingga 2022, terjadi gelombang pemberhentian terhadap pegawai tetap Perumda Pasar Manado secara masif dan tanpa dasar hukum yang kuat. “Dalih efisiensi yang digunakan manajemen tidak sesuai fakta di lapangan. Justru setelah mereka memberhentikan pegawai, direksi malah merekrut pegawai baru. Ini sangat kontradiktif,” tegasnya.
Tak hanya soal pemecatan, Londa juga menyinggung sejumlah kebijakan direksi Perumda Pasar Manado yang terindikasi bermasalah. Salah satunya adalah kerja sama pengelolaan sampah pasar dengan pihak swasta, PT RJM, yang disebut-sebut melibatkan dana miliaran rupiah. Begitu pula pengelolaan parkir yang dilimpahkan kepada PT BSS tanpa mekanisme yang transparan.
“Jika dalih efisiensi menjadi alasan utama, maka sangat tidak masuk akal saat direksi justru membuat kontrak kerja dengan pihak ketiga yang menguras anggaran perusahaan. Bahkan, informasi yang beredar menyebutkan bahwa direksi dan pimpinan badan pengawas beberapa kali melakukan perjalanan ke luar negeri menggunakan anggaran perusahaan,” jelasnya.
Dari serangkaian fakta yang terungkap, Londa menyimpulkan bahwa kebijakan pemberhentian pegawai tetap Perumda Pasar Manado adalah ilegal, tidak prosedural, dan menyimpan unsur penyalahgunaan wewenang.
Ia pun mendesak Wali Kota Manado serta Direksi Perumda Pasar untuk segera mengaktifkan kembali para pegawai tetap yang diberhentikan, sekaligus membayar hak-hak mereka, termasuk gaji yang tertunggak dan pesangon bagi pegawai yang telah memasuki masa pensiun.
“Selamat ulang tahun Pak Wali Kota Manado Andrei Angouw semoga persoalan ini bisa diselesaikan segera. Sebelum polemik ini berkembang lebih besar dan mencoreng wajah pemerintahan kota,” pungkas Londa.
(***Tim)
