Bolaang Mongondow – kibarindonesia.com – Beredarnya video dan rekaman suara diduga tanggal 4 November 2024 diadakan sebuah pertemuan yang melibatkan oknum Kepala Dinas Kesehatan, Ketut Kolak dan beberapa Kepala Puskesmas (Kapus) di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, menjadi sorotan publik. Dalam pertemuan tersebut, mereka dikabarkan diarahkan untuk memberikan dukungan kepada Paslon nomor urut 01 dalam Pemilihan Gubernur Sulut.
Pertemuan ini diduga berlangsung di kompleks perkantoran Pemda Lalow, Kecamatan Lolak, pada empat november sebelum Pilkada dimulai. Beberapa sumber yang tidak ingin disebutkan namanya menyebutkan bahwa dalam pertemuan tersebut, para Kapus diberikan arahan terkait dukungan politik kepada salah satu kandidat calon gubernur.
Salah satu pernyataan yang mencuat dalam pertemuan tersebut adalah, “Ya ini situasi tidak sedang baik-baik saja, harga mati garuda YSK merah putih kalau mau selamat.” Pernyataan ini dinilai mencurigakan, karena terkesan memiliki pesan tersirat yang dapat diartikan sebagai bentuk tekanan terhadap para Kapus untuk memastikan dukungan terhadap Paslon 01.
Namun, hingga saat ini, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai kebenaran pertemuan tersebut. Dugaan ini menimbulkan kekhawatiran terkait adanya praktik politisasi dalam pelayanan kesehatan, yang seharusnya menjadi sektor yang netral.
Pihak berwenang di Kabupaten Bolaang Mongondow diharapkan segera melakukan klarifikasi dan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan ini. Publik menunggu apakah akan ada tindakan hukum terhadap oknum-oknum yang terlibat, jika terbukti melanggar aturan yang berlaku dalam pemilu dan Pilkada.
Sementara itu, sejumlah pihak menilai bahwa politik praktis semacam ini bisa merusak integritas aparatur pemerintah, serta memberikan dampak negatif bagi masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan yang objektif dan tanpa adanya pengaruh politik.
Kejadian ini menyoroti pentingnya menjaga integritas dan netralitas ASN dalam konteks pemilihan umum, serta memberikan peringatan keras bagi mereka yang mencoba melanggar aturan demi kepentingan politik. Masyarakat pun berharap agar pihak berwenang segera menindaklanjuti kasus ini demi terciptanya pemilihan yang adil dan demokrasi
Perkembangan selanjutnya akan terus dipantau, sementara masyarakat berharap agar proses Pilkada Sulut dapat berlangsung secara adil, bebas, dan transparan tanpa adanya intervensi politik yang merugikan pihak lain.
01/12/2024
( Stefanus )
