Sulawesi Utara – kibarindonesia.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rakyat Anti Korupsi (RAKO) mengkritisi alokasi dana hibah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta pemerintah kabupaten/kota yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
Ketua LSM RAKO, Harianto Nanga, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Setiap rupiah dana hibah harus digunakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah amanat rakyat yang tidak boleh disalahgunakan. Kepercayaan publik harus dijaga,” tegas Harianto kepada media ini.
LSM RAKO saat ini sedang menghimpun data dan informasi dari berbagai daerah di Sulawesi Utara terkait penggunaan dana hibah dalam pembiayaan haji. Fokus mereka mencakup item-item seperti subsidi transportasi jamaah dan anggaran untuk Petugas Haji Daerah (PHD).
Namun, Harianto mengungkapkan adanya dugaan penyimpangan dalam penyaluran dana tersebut.
“Kami menemukan indikasi bahwa anggaran untuk petugas haji daerah hanya disalurkan sekitar 50 persen dari jumlah yang semestinya. Ini sedang kami telusuri lebih lanjut. Bila terbukti, kami siap menempuh jalur hukum untuk meminta pertanggungjawaban penyelenggara,” ujarnya.
LSM RAKO juga menyoroti pola perekrutan petugas haji yang dinilai masih tertutup dan jauh dari prinsip keterbukaan.
“Kami mendesak agar proses seleksi petugas dilakukan secara terbuka dan adil. Jangan membebani calon petugas dengan pungutan yang tak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” kata Harianto.
Menurutnya, ibadah haji bukan sekadar ritual keagamaan, tetapi juga berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan publik.
“Kami berkomitmen mengawal pelaksanaan haji agar lebih transparan, profesional, dan berpihak kepada jamaah. Tidak boleh ada ruang untuk penyalahgunaan, terlebih jika menggunakan dana rakyat,” pungkasnya.
LSM RAKO menegaskan akan terus bergerak aktif menggali informasi, mengungkap indikasi ketidakberesan, dan memastikan pelaksanaan haji ke depan benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab publik.
11/05/2025
(***Tim)
