SULUT – kibarindonesia.com – Mesin birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali bergerak dinamis. Senin pagi, sebuah keputusan penting diambil di ruang pertemuan Kantor Gubernur Sulut: Dr. Denny Mangala, M.Si resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, menggantikan Evans Steven Liow, S.Sos., MM, yang selama ini menjadi ujung tombak komunikasi Pemprov. Senin 23/06/ 2025
Penunjukan ini tak sekadar rotasi jabatan, tetapi dipandang sebagai manuver strategis Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, dalam memperkuat sistem komunikasi pemerintahan di tengah gelombang digitalisasi, banjir informasi, hingga maraknya disinformasi dan hoaks.
Surat Keputusan Gubernur diserahkan langsung oleh Gubernur Yulius, disaksikan Sekprov Tahlis Gallang dan Kepala BKD Sulut, Dr. Jemmy Stani Kumendong, M.Si. Dalam keterangannya, Kumendong menyebut langkah ini sebagai bagian dari “desain besar komunikasi publik Sulut.”
“Ini bukan pergantian biasa. Ini bagian dari misi pembenahan sistem komunikasi pemerintahan,” tegasnya.
Sosok Berpengalaman, Tanpa Sensasi tapi Sarat Prestasi
Dr. Denny Mangala bukan wajah baru dalam birokrasi Sulut. Jejak kariernya panjang dan beragam: dari Asisten Pemerintahan di Minahasa, Asisten III di Bolsel, Kepala Bappeda Boltim, hingga menjabat Penjabat Bupati Minahasa Tenggara. Ia dikenal sebagai birokrat pekerja senyap—minim kontroversi, tapi penuh prestasi.
Kini, ia dihadapkan pada tantangan besar: memimpin Dinas Kominfo Sulut sebagai garda depan informasi publik dan pelindung masyarakat dari gempuran disinformasi yang kian kompleks.
Gubernur Yulius tak ragu menaruh kepercayaan tinggi. “Kami butuh figur yang tak hanya paham birokrasi, tapi juga mampu membaca denyut zaman. Denny punya itu,” tegasnya.
Penunjukan Denny Mangala langsung mengundang perhatian berbagai kalangan. Pengamat komunikasi hingga tokoh masyarakat menilai, Kominfo membutuhkan kepemimpinan baru yang tidak hanya paham teknis, tetapi mampu membangun narasi publik yang kuat, menjalin hubungan harmonis dengan media, serta meningkatkan literasi digital masyarakat.
Di era ini, Kominfo tak lagi sekadar dinas teknis. Ia telah menjadi institusi strategis yang memikul tanggung jawab besar sebagai penjaga transparansi, penepis hoaks, dan jembatan komunikasi antara pemerintah dan rakyat.
Publik kini menanti langkah konkret. Transformasi Kominfo menjadi institusi yang gesit, terbuka, dan berpihak pada kebenaran bukanlah pekerjaan mudah. Namun dengan rekam jejak dan bekal pengalaman birokrasi yang dimiliki, harapan itu tidak mustahil untuk diwujudkan.
Waktu akan membuktikan. Tapi satu hal pasti: tugas sudah dimulai, tantangan sudah menanti, dan publik tak akan menunggu terlalu lama.
(Stefanus)
