Mitra — kibarindonesia.com – Proyek penanganan longsor di ruas jalan nasional Desa Pangu, Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara, yang sedang dikerjakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara, kini menjadi sorotan.
Proyek bernilai miliaran rupiah dari anggaran APBN Tahun Anggaran 2024 ini tidak transparan dan diduga berpotensi tidak selesai tepat waktu serta memiliki sejumlah masalah serius.
Pantauan di lapangan menunjukkan progres pekerjaan baru mencapai sekitar 50%, meski tahun 2024 hampir berakhir.
Situasi ini memicu kekhawatiran masyarakat sekitar, terutama karena memasuki musim penghujan pada Desember yang dapat memperparah kondisi longsor.
Material Tanah Diragukan Kualitasnya salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah penggunaan tanah domato sebagai material timbunan.
Menurut masyarakat, tanah ini memiliki daya serap air yang tinggi, sehingga rentan longsor kembali, terutama dengan intensitas curah hujan yang tinggi.
Bahkan, penggunaan bronjong untuk penahan longsor dianggap tidak cukup efektif jika aliran air masuk ke lokasi proyek.
“Proyek ini pasti akan menjadi masalah di kemudian hari.
Kualitas tanah yang dipakai tidak sesuai standar, dan kemungkinan besar akan ambruk lagi,” ujar Pimpinan Redaksi Media kibar Indonesia Stefanus Sarayar
Sarayar juga menduga kesalahan dalam perencanaan proyek.
Ia menilai bahwa perencanaan yang buruk menjadi penyebab longsor di lokasi yang sama terjadi berulang kali.
“Lihat saya ada bekas proyek yang telah dikerjakan beberapa tahun yang lalu, ternyata hanya ditalud dari tengah”
Dirinya bahkan menduga proyek ini tidak sesuai dengan anggaran dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
“Saya meminta PPK perencanaan, PPK pelaksana, konsultan, dan kontraktor untuk menunjukkan data lengkap terkait proyek ini.
Transparansi adalah hal yang sangat penting, mengingat potensi kerugian negara yang bisa terjadi,” tegas Sarayar
Selain kualitas pekerjaan yang diragukan, masyarakat dan media juga mempertanyakan minimnya transparansi dalam proyek ini.
Tidak adanya papan informasi di lokasi proyek menjadi salah satu indikator lemahnya keterbukaan.
Ironisnya, PPK 1.1 BPJN Sulut, Sam Haerani, yang bertanggung jawab atas proyek ini, sulit dihubungi untuk dimintai konfirmasi.
Bahkan, ia diduga sering memblokir nomor kontak awak media, sehingga kinerjanya semakin dipertanyakan.
Jika benar ditemukan ketidaksesuaian anggaran dan spesifikasi, proyek ini berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal ini tentu saja akan memperburuk citra BPJN Sulut yang dipimpin Handiyana serta menambah daftar panjang proyek bermasalah di wilayah tersebut.
Publik berharap agar aparat penegak hukum segera turun tangan untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai aturan dan selesai tepat waktu.
Masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pihak-pihak terkait, serta meminta agar proyek ini tidak hanya dikerjakan asal jadi, mengingat pentingnya infrastruktur tersebut bagi mobilitas warga.
19/11/2024
( *** Tim )
