SULUT — kibarindonesia.com – Kasus yang mengusik pengelolaan aset negara muncul di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara ( BPSIP ) yang di pimpin oleh Kabalai Agus Salim disorot publik. Hal tersebut karena adanya temuan BPK
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, terungkap adanya dugaan pelanggaran serius terkait aset tanah, gedung, dan bangunan milik Satuan Kerja (Satker) tersebut untuk tahun anggaran 2021.
Temuan BPK RI tersebut mengungkapkan bahwa aset dengan NUP 4 senilai Rp.200.792.000 tidak digunakan sebagaimana mestinya.
Hal ini mencerminkan adanya potensi pelanggaran yang melibatkan pengelolaan aset negara di bawah kewenangan Satker dengan kode Satker 634022.
Keadaan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai tata kelola aset di Balai BPSIP Sulut, yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam pengembangan teknologi pertanian di tanah ‘Nyiur Melambai’.
Lebih jauh lagi, temuan ini diduga mengandung unsur melawan hukum, sinyal bahaya yang seharusnya tidak diabaikan.
Indikasi ini semakin memperkuat kekhawatiran tentang adanya penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang bertanggung jawab, yang bisa saja merugikan keuangan negara.
Aparat penegak hukum kini diminta untuk segera mengambil langkah tegas dengan melakukan investigasi menyeluruh terhadap temuan ini.
Publik menuntut transparansi dan keadilan dalam pengelolaan aset negara, terlebih lagi ketika ada dugaan kuat adanya tindakan yang melanggar hukum.
Situasi ini juga memunculkan pertanyaan mendasar tentang pengawasan dan akuntabilitas di institusi pemerintah, khususnya yang berurusan dengan aset-aset strategis.
Apakah Balai BPSIP Sulut telah lalai dalam menjalankan tugasnya, atau ada motif tersembunyi di balik ketidakmampuan mereka memanfaatkan aset yang ada?
Masyarakat Sulawesi Utara dan pemerhati antikorupsi di Sulut kini menunggu hasil penyelidikan dari pihak berwenang.
Jika terbukti ada pelanggaran hukum, maka sanksi berat harus dijatuhkan kepada pihak-pihak yang terlibat.
Jangan sampai aset negara yang seharusnya bermanfaat bagi publik malah menjadi ladang korupsi yang merugikan rakyat.
Kabalai BPSIP Sulawesi Utara Agus Salim saat dikonfirmasi awak Media dengan awal memperkenalkan diri melalui via whastapp dengan nomor 08234629**** langsung merespon dengan membalas, “Baik Pak Tks”
Namun saat kami mau menyampaikan maksud dan tujuan kebeliau, ternyata nomor Awak Media sudah diblokir
Suatu hal yang tidak terpuji dilakukan oleh seorang pejabat, apa lagi beliau pimpinan BPSIP Sulut dan dibawah Kementerian Pertanian Pusat. Sehingga berita ini diterbitkan awak Media belum mendapat jawaban diri pihak terkait
14/11/2024
( *** Tim )
