Sulawesi Utara – kibarindonesia.com – Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Roycke Harry Langie, mendapat kritik pedas dari berbagai kalangan, termasuk aktivis antikorupsi, pengamat hukum, dan masyarakat luas.
Mereka menyoroti lambannya perkembangan kasus-kasus yang sempat diproses oleh Polda Sulut, terutama kasus yang menyeret sejumlah pejabat daerah dan tokoh penting di Sulawesi Utara.
Pengamat Hukum Mario Lasut menegaskan bahwa kinerja penyidik Polda Sulut seharusnya lebih transparan dan profesional.
Ia menyoroti bahwa penyidik sudah cukup memiliki alat bukti dan saksi dalam sejumlah kasus, namun hingga kini belum ada keputusan tegas yang diambil.
“Jika penyidik Polda Sulut sudah berani memeriksa seseorang berdasarkan dua alat bukti dan saksi, itu sudah sangat cukup.
Mereka harus segera mengambil keputusan tegas dan langkah paling tepat! Jangan hanya sibuk memeriksa tapi ujung-ujungnya tidak ada tindak lanjut,” tegas Lasut.
Lebih lanjut, ia secara blak-blakan mendesak Kapolda untuk segera menuntaskan kasus-kasus yang melibatkan pejabat daerah, terutama mereka yang sempat dipanggil penyidik Polda Sulut saat masa Pilkada 2024.
Lasut bahkan menyebut nama-nama seperti Ketua Sinode GMIM, Pdt. Hein Arina, Penjabat Wali Kota Manado, Clay Dondokambey, Lucky Senduk serta sejumlah figur lain yang menurutnya terlibat dalam berbagai skandal.
Ia juga menantang Kapolda untuk berani mengusut Gubernur Sulut Olly Dondokambey beserta “antek-anteknya”.
“Pertanyaannya, berani nggak Kapolda periksa Olly Dondokambey dan kroni-kroninya?
Saran saya; ROYCKE LANGI SILAKAN MUNDUR SAJA DARI JABATAN SEBAGAI KAPOLDA SULUT, KALAU TIDAK BERANI MENAHAN SEMUA PENJAHAT KORUPTOR YG PERNAH DIPANGGIL PENYIDIK POLDA SULUT DARI BULAN OKTOBER 2024..!!!
JANGAN SAMPAI KAPOLDA, DIRKRIMSUS DAN PENYIDIK POLDA SULUT SUDAH MASUK ANGIN SEHINGGA TIDAK BERANI MENANGKAP SEMUA PENJAHAT KORUPTOR YG ADA DI TANAH NYIUR MELAMBAI.!!!!
Jangan sampai semua ini hanya jalan di tempat alias panas-panas tai ayam saja!” sindirnya tajam.
Ketua Inakor Sulut, Rolly Wenas, juga menyampaikan keresahannya terkait lambannya kepastian hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat daerah dan mafia lainnya.
“Harus segera ada kepastian hukum supaya tidak gaduh dan simpang siur.
Jika dibiarkan berlarut-larut tanpa transparansi, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.
Jangan sampai ada dugaan kongkalikong dalam prosesnya,” ujar Wenas.
Senada dengan itu, owner media elektronik Pelopormedia, Maykel Tielung yang juga seorang Advokat menegaskan bahwa kasus-kasus besar seperti ini harus ada eksekusinya.
“Salut dengan argumen ini, bertanggung jawab dan transparan.
Jangan sampai hanya menjadi drama yang menggantung tanpa penyelesaian. Penanganan hukum harus sampai tuntas jangan setengah-setengah,” katanya.
Kritikan yang dilontarkan oleh para aktivis ini semakin memperburuk citra Polda Sulut di mata publik.
Jika Kapolda Roycke Langie tidak segera mengambil langkah tegas, bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian akan semakin merosot.
Publik menanti, apakah akan ada gebrakan nyata dari Polda Sulut ataukah kasus-kasus ini akan kembali tenggelam tanpa gambar.
17/02/2025
( *** Tim )
