Minahasa – kibarindonesia.com – Proyek Dinas PUPR Provinsi Sulut, peningkatan ruas jalan Desa Tateli – Agotey – Kakaskasen anggaran dana PEN senilai Rp 9.790.734.468
yang di kerjakan CV Karya Cender Tahun 2021 yang pekerjaannya di mulai dari Kakaskasen dan selanjutnya Tahun 2022 masih dengan nama Tender yang sama peningkat ruas jalan Tateli – Agotey – Kakaskasen yang pekerjaannya di mulai dari Desa Tateli menuju Agotey dengan anggaran Rp 16.250.528.895.04 yang dikerjakan oleh PT Moraya Bangun Sakti Tahun 2022 diduga terindikasi korupsi
Kedua proyek tersebut, beda Perusahaan Kontraktor tapi menariknya dengan boss yang Sama, dengan inisial Ko K. Proyek 2021 yang pekerjaanya di mulai dari Desa Tateli menuju Desa Koha Agotey Awalnya proyek tersebut sempat viral di media masa dan FB karena menurut warga setempat proyek jalan tersebut dikerjakan saat hujan, hingga mengalami masalah seperti jalan retak, bergelombang seperti ombak pantai. Akhasil akhirnya terbongkar, karena seorang warga Desa Koha yang dengan berani menjelaskan bahwa pengaspalan jalan yang di kerjakan, oleh kontraktor kala itu saat hujan keras.
Pasangan suami istri warga Desa Koha yang kala itu melintasi jalan tersebut, yang meminta namanya dirahasiakan mengatakan, “yang Saya ingat waktu itu malam hari, saya dengan suami saya kala itu mau pulang Koha tapi hujan, karena itu kami memakai mantel hujan dan berjalan berlahan karena pandangan kami terhalang, dan saya melihat sendiri bahwa pekerjaan yang di kerjakan kontraktor pada malam itu memang hujan. Saya juga punya buktinya karna paitua bilang coba video dorang ada kerja saat hujan karena menurut beliau itu tidak boleh,” ucap nara sumber
Hal serupa juga di dapati di lapangan saat awak media kelokasi. Jalan yang baru di kerjakan Tahun 2021 seharusnya saat ini masih bagus dan layak tapi karena diduga pekerjaannya saat hujan lebat, tidak sesuai spek sehingga saat ini jalan yang menghubungkan Desa Tateli – Koha tersebut bergelombang dan banyak retakan sehingga sudah banyak memakan korban kecelakaan.
Pada umumnya aspal tidak bisa dipasang saat hujan. Hal ini karena campuran aspal mengandung minyak, dan minyak serta air hujan, bereaksi ketika bersentuhan dengan minyak itu tidak senyawa sehingga aspal tersebut tidak mengikat
Ketika hujan bersentuhan dengan aspal segar, hal ini menyebabkan minyak naik ke permukaan, sehingga mempengaruhi waktu pengeringan dan hasil akhir. Jika aspal diaspal saat hujan dapat menurunkan kualitas aspal secara keseluruhan dan tidak dibenarkan. Hujan juga membahayakan stabilitas lapisan tanah bawah. Jika tanahnya basah, tanahnya menjadi lunak, sehingga permukaannya tidak bagus untuk diaspal. Kita membutuhkan permukaan yang kuat dan stabil sebelum memasang aspal .
Masih dengan proyek yang sama yakni pembangunan infrastruktur jalan Tateli – Agotey – Kakaskasen Tahun 2022, senilai Rp 9.790.734.468,- tapi pekerjaannya di mulai dari Kakaskasen menggunakan anggaran APBD juga diduga melibatkan praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dan mengorbankan kualitas pekerjaan. proyek yang dikerjakan CV. KARYA CENDER, juga diduga menggunakan material konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang diisyaratkan dalam kontrak proyek.
Dugaan penggunaan material murah dan tidak sesuai spesifikasi mencuat, dengan butiran agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) dan Lapis Pondasi Bawah (LPB) yang diragukan sehingga kualitasnya keropos, buktinya batu ysng digunakan berwarna merah bahwa material LPA diambil dari quarry yang tidak tersertifikasi, sehingga menimbulkan dugaan akan praktik korupsi demi keuntungan pribadi.
Selain itu, volume pekerjaan yang dilakukan dengan anggaran sebesar Rp 9,7 miliar juga menuai kecurigaan, mengingat volume pekerjaan yang seharusnya mencakup 8,8 kilometer ruas jalan. Sehingga dugaan persekongkolan antara pihak penyedia jasa dengan pejabat di dinas terkait juga menguat, dengan indikasi bahwa pejabat terlibat menerima suap demi membiarkan praktik-praktik korupsi terjadi.
Dalam menghadapi temuan ini, penting bagi lembaga terkait untuk segera mengambil tindakan tegas dalam menyelidiki dugaan korupsi pada pekerjaan tersebut. Langkah-langkah penegakan hukum yang adil dan transparan harus diambil untuk memastikan pertanggungjawaban yang tepat dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik.
Akhirnya Masyarakat meminta BPK, Inspektorat Provinsi dan APH memeriksa semua instansi yang bekerja saat itu, Seperti Alex Watimena yang saat itu menjabat Kadis PUPR Provinsi, PPK Turis Mentang terlebih kontraktor PT Moraya Bangun Sakti dan CV Karya Cender Ko K yang di duga mengerjakan jalan tidak sesuai spek, secara sembarangan, agar bertangung jawab. Karena hal tersebut tidak boleh dibiarkan dan harus diproses secara hukum. Ini adalah sanksi bagi pelanggar hukum dan untuk membuat efek jera bagi para terduga kontraktor nakal
26/04/2024
( Stefanus )
