Manado – kibarindonesia.com – Penanganan dugaan kasus korupsi di Perumda Pasar Manado kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, desakan keras datang dari Ketua Ikatan Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Manado, Darwis Hutuba, yang menyampaikan permohonan kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Presiden RI Prabowo Subianto. Rabu 18/06/2025
Kepada media Darwis mengungkap akan membuat permohonan resmi kepada Irwasum dan Kadiv Propam Mabes Polri, serta ditembuskan kepada Kapolda Sulawesi Utara, mewakili pedagang yang dipecat sepihak oleh Perumda pasar Manado, Darwis mengungkap kekecewaannya terhadap lambannya proses hukum yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Sulut.
“Sudah lebih dari 135 saksi diperiksa. Namun hingga kini, belum ada satu pun Direksi PD Pasar, termasuk Direktur Utama LS, yang ditetapkan sebagai tersangka. Ini sangat mencurigakan dan kami menduga adanya unsur kesengajaan dalam memperlambat proses hukum,” tegas Darwis.
IKAPPI Manado secara tegas meminta supervisi langsung dari Mabes Polri untuk mengevaluasi kinerja penyidik Polda Sulut. Darwis juga menyerukan kepada Kadiv Propam Mabes Polri agar segera mengawasi dan mengusut dugaan adanya permainan serta potensi intervensi eksternal dalam kasus ini.
“Kami menuntut transparansi dan integritas. Jangan sampai kasus korupsi ini ditutup-tutupi atau bahkan dilindungi oleh oknum di internal penegak hukum,” tambahnya.
Dalam pernyataan yang sama, IKAPPI Manado menyatakan masih tidak percaya terhadap Direskrimsus Polda Sulut, yang dinilai gagal menunjukkan progres signifikan meski waktu penanganan sudah hampir satu tahun.
Selain menuntut percepatan penetapan tersangka, Darwis juga mendesak reformasi total terhadap tubuh Perumda Pasar Manado. Ia menekankan pentingnya membersihkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut dari para oknum yang terlibat praktik korupsi.
Begitu juga Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, IKAPPI Manado meminta agar kasus ini dijadikan tolak ukur komitmen pemberantasan korupsi di era pemerintahannya. Darwis bahkan menyarankan sanksi tegas, hingga pemecatan, bagi aparat penegak hukum yang terbukti menghambat jalannya keadilan.
“Kami ingin Polri di daerah benar-benar mencerminkan semangat ASTA CITA Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi. Jangan ada lagi ruang bagi perlindungan terhadap pelaku kejahatan uang rakyat,” ujarnya.
Darwis menegaskan bahwa pihaknya tidak akan diam. IKAPPI Manado siap mengawal proses ini hingga ke tingkat tertinggi, bahkan bila perlu menyampaikan langsung perkembangan kasus ini kepada Presiden dan Wakil Presiden RI.
Redaksi kibarindonesia.com akan terus memantau dan mengawal perkembangan kasus ini, serta membuka ruang publik bagi suara-suara pedagang dan masyarakat yang mendambakan keadilan dan transparansi.
(Red)
